RUJUKA HUKUM – Anak Angkat Apakah Dapat Warisan? Ini Haknya Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata
Apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya?
Pertanyaan ini sering muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan rumah, tanah, tabungan, atau aset lainnya. Persoalan biasanya semakin rumit ketika orang tua angkat memiliki anak kandung yang juga berhak atas harta peninggalan.
Banyak orang mengira bahwa anak yang sudah diangkat secara resmi otomatis memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Padahal, kedudukan anak angkat dalam hukum waris Indonesia tidak selalu demikian.
Anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat, tetapi jalur hukumnya perlu dibedakan. Dalam hukum Islam, terdapat mekanisme wasiat wajibah. Sementara itu, dalam hukum perdata, kedudukan anak angkat harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen pengangkatannya.
Berikut penjelasannya.
1. Apakah anak angkat termasuk ahli waris?
Jawabannya bergantung pada sistem hukum waris yang digunakan.
Dalam hukum Islam, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tidak menciptakan hubungan nasab atau hubungan darah.
Hal ini berkaitan dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan.
Dengan demikian, meskipun anak angkat telah diasuh sejak kecil, menggunakan nama keluarga orang tua angkat dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki hubungan emosional yang sangat dekat, status tersebut tidak otomatis menjadikannya ahli waris berdasarkan hubungan nasab.
Namun, bukan berarti anak angkat sama sekali tidak dapat memperoleh harta peninggalan.
KHI menyediakan mekanisme khusus berupa wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209.
2. Anak angkat bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah
Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur:
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”
Apa artinya?
Jika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak menerima wasiat, hukum Islam di Indonesia mengenal mekanisme wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada anak angkat.
Namun, ada beberapa hal penting:
- Anak angkat bukan otomatis berubah status menjadi ahli waris.
- Batas maksimal wasiat wajibah adalah sepertiga dari harta warisan.
- Sepertiga merupakan batas maksimal, bukan jatah tetap yang selalu harus diberikan.
- Penerapannya perlu mempertimbangkan keadaan perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jadi, jangan salah memahami ketentuan ini. Anak angkat tidak otomatis mendapatkan sepertiga dari seluruh harta orang tua angkat dalam setiap keadaan.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI.
3. Bagaimana jika orang tua angkat memiliki anak kandung?
Ini merupakan salah satu persoalan yang paling sering menimbulkan konflik keluarga.
Misalnya:
Pak Ahmad memiliki dua anak kandung. Sejak kecil, Pak Ahmad juga mengangkat seorang anak yang bukan anak biologisnya.
Ketika Pak Ahmad meninggal dunia, ia meninggalkan:
- Rumah senilai Rp600 juta.
- Tanah senilai Rp300 juta.
- Tabungan Rp100 juta.
Total harta peninggalan yang diasumsikan bersih adalah Rp1 miliar.
Anak angkat kemudian meminta bagian yang sama dengan kedua anak kandung.
Apakah permintaan tersebut otomatis harus dipenuhi?
Tidak.
Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak otomatis mendapatkan kedudukan yang sama dengan anak kandung sebagai ahli waris. Namun, anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah sesuai Pasal 209 ayat (2) KHI, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan.
Dengan contoh tersebut, nilai sepertiga dari Rp1 miliar adalah sekitar Rp333,3 juta.
Angka tersebut hanya menggambarkan batas maksimal berdasarkan asumsi contoh, bukan berarti anak angkat pasti berhak menerima jumlah tersebut. Perhitungan konkret harus memperhatikan harta peninggalan bersih, kewajiban pewaris, hak ahli waris, dan dasar hukum pemberiannya.
4. Bagaimana jika orang tua angkat tidak pernah membuat surat wasiat?
Tidak adanya surat wasiat tidak selalu menutup kemungkinan anak angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan.
Inilah alasan mengapa mekanisme wasiat wajibah penting.
Wasiat wajibah merupakan pemberian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum, meskipun pewaris tidak pernah membuat wasiat secara sukarela untuk penerimanya.
Dalam perkara yang tunduk pada hukum Islam, Pasal 209 ayat (2) KHI menjadi dasar untuk mempertimbangkan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya.
Apabila terjadi perselisihan, pihak yang berkepentingan dapat meminta penyelesaian melalui Pengadilan Agama sesuai kewenangannya.
Namun, perlu diingat bahwa keberadaan wasiat wajibah tidak berarti setiap permohonan akan menghasilkan jumlah yang sama. Penilaian perkara tetap bergantung pada fakta, bukti, dan pertimbangan hukum hakim.
5. Bagaimana hak anak angkat menurut KUHPerdata?
Dalam hukum waris perdata, Pasal 832 KUHPerdata pada dasarnya menentukan bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris karena undang-undang adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.
Pengangkatan anak tidak dengan sendirinya menciptakan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkat.
Karena itu, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata hanya karena telah diasuh atau diangkat sebagai anak.
Namun, bukan berarti anak angkat tidak mungkin memperoleh harta dari orang tua angkat.
Pemberian dapat dipertimbangkan melalui instrumen hukum seperti hibah atau wasiat yang dibuat secara sah, dengan memperhatikan ketentuan mengenai bentuk, batasan, dan hak pihak lain yang dilindungi hukum.
Perlu diperhatikan pula bahwa hukum adat dan rezim pengangkatan anak tertentu dapat memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, jangan menyamakan seluruh perkara pengangkatan anak di Indonesia dengan satu aturan yang berlaku mutlak untuk semua masyarakat.
6. Apakah anak angkat harus memiliki penetapan pengadilan?
Pengangkatan anak perlu dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan anak.
Dalam praktiknya, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sesuai prosedur yang berlaku.
Dokumen tersebut penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat.
Selain itu, pencatatan pengangkatan anak dalam administrasi kependudukan juga perlu diperhatikan.
Namun, perlu dipahami bahwa penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak tidak otomatis mengubah anak angkat menjadi anak kandung atau menciptakan hubungan nasab.
7. Bagaimana jika anak kandung menolak memberikan bagian kepada anak angkat?
Apabila anak angkat merasa memiliki hak berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah, sementara anak kandung menolak memberikan bagian, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa waris.
Langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Pertama, periksa dokumen pengangkatan anak.
Pastikan tersedia penetapan atau putusan pengadilan serta dokumen pencatatan pengangkatan anak yang relevan.
Kedua, identifikasi sistem hukum waris yang berlaku.
Periksa apakah perkara tunduk pada hukum waris Islam, hukum perdata, atau hukum adat yang relevan.
Ketiga, inventarisasi harta peninggalan.
Identifikasi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, utang, dan kewajiban pewaris sebelum menghitung bagian yang mungkin diberikan.
Keempat, upayakan musyawarah keluarga.
Penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi pilihan untuk menghindari sengketa berkepanjangan.
Kelima, tempuh jalur pengadilan jika diperlukan.
Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan gugatan atau permohonan melalui pengadilan yang berwenang.
Untuk perkara kewarisan Islam di antara pihak-pihak yang beragama Islam, kewenangan tersebut pada prinsipnya berada pada Pengadilan Agama.
8. Kesimpulan: Anak angkat tetap memiliki peluang memperoleh harta peninggalan
Anak angkat tidak otomatis memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung hanya karena telah diangkat dan dibesarkan oleh orang tua angkat.
Dalam hukum Islam, anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan.
Sementara itu, dalam hukum perdata, pengangkatan anak tidak otomatis menciptakan hubungan darah yang menjadikannya ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata. Namun, pemberian melalui hibah atau wasiat yang sah tetap dapat menjadi jalan hukum.
Pesan penting: Jangan langsung membagi harta peninggalan hanya berdasarkan anggapan bahwa anak angkat dan anak kandung pasti memiliki kedudukan yang sama. Periksa dokumen pengangkatan, sistem hukum waris yang berlaku, keberadaan wasiat, serta hak seluruh pihak yang berkepentingan.
Memahami kedudukan hukum sejak awal dapat mencegah sengketa keluarga dan melindungi hak setiap pihak.
Dasar hukum dan sumber resmi
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171, Pasal 174, dan Pasal 209.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 832 dan ketentuan mengenai hibah serta wasiat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung – Hubungan antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum di Indonesia:
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/tahu-lah-pian-hubungan-antara-anak-angkat-dan-orang-tua-angkat-berdasarkan-hukum-di-indonesia - Mahkamah Agung – Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Pengangkatan Anak:
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dualisme-kewenangan-mengadili-perkara-pengangkatan-anak-0s8 - Mahkamah Agung – Sengketa Waris di PA Sengeti Berujung Putusan PK:
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/sengketa-waris-di-pa-sengeti-berujung-putusan-pk
Disclaimer: Artikel ini merupakan edukasi hukum umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penentuan hak anak angkat perlu mempertimbangkan dokumen pengangkatan, sistem hukum yang berlaku, isi wasiat, komposisi ahli waris, dan keadaan konkret perkara.
RujukaHukum.id — Hukum Dibaca. Hukum Dipahami.