Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen dan barang bukti elektronik yang disebut memberikan petunjuk dugaan aliran uang dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Petunjuk tersebut ditemukan ketika penyidik menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, di Bekasi pada Jumat, 18 September 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan barang bukti tersebut masih akan ditelaah dan dianalisis untuk mendalami peran Lampri serta memperoleh konstruksi perkara secara utuh. ANTARA News
Pertanyaannya kemudian menarik secara hukum:
Apakah ditemukannya chat atau dokumen yang mengindikasikan aliran uang sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana suap?
Jawabannya: belum tentu.
Petunjuk aliran uang bukan otomatis bukti suap
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini muncul istilah “petunjuk aliran uang” dan “bukti chat”.
Keduanya harus dibedakan.
Chat yang ditemukan penyidik dapat menjadi bagian dari bukti elektronik, sementara informasi mengenai aliran uang dapat menjadi bagian dari rangkaian fakta yang perlu dikaitkan dengan alat bukti lainnya.
KUHAP baru, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama. Database Peraturan | JDIH BPK
Pasal 235 UU 20/2025 mengatur delapan kategori alat bukti, antara lain:
- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- keterangan terdakwa;
- barang bukti;
- bukti elektronik;
- pengamatan hakim; dan
- segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Literasi Hukum
Dengan demikian, chat atau data elektronik memang dapat mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.
Tetapi ada syarat penting.
Alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Hakim berwenang menilai autentikasi serta sah atau tidaknya perolehan alat bukti tersebut. Peraturan.Info
Apa yang harus dibuktikan KPK?
Misalnya penyidik menemukan percakapan:
“Uangnya sudah dikirim.”
Kalimat tersebut tentu dapat menjadi informasi yang relevan.
Tetapi secara hukum, penyidik masih harus menjawab pertanyaan:
Uang apa?
Dikirim kepada siapa?
Siapa pengirimnya?
Kapan dikirim?
Berapa nilainya?
Melalui rekening atau perantara siapa?
Apa hubungan uang tersebut dengan tindakan pejabat?
Apakah terdapat imbal balik atas tindakan dalam jabatan?
Apakah percakapan tersebut autentik dan konteksnya tidak terpotong?
Ini yang membedakan antara indikasi dan pembuktian.
Aliran uang harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan
Dalam perkara suap, keberadaan uang sendiri bukan satu-satunya persoalan.
Yang harus dibangun adalah nexus antara pemberian atau janji dengan tindakan yang berkaitan dengan jabatan.
Dalam UU Tipikor, ketentuan mengenai pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi tindakan dalam jabatannya antara lain diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001. Database Peraturan | JDIH BPK
Karena itu, jika penyidik menemukan aliran uang, penyidikan perlu mengurai hubungan antara:
pemberi → perantara → penerima → uang → kepentingan → tindakan jabatan.
Semakin kuat hubungan tersebut dibuktikan dengan alat bukti yang sah, semakin jelas konstruksi perkara yang dapat dibangun.
Sebaliknya, transaksi uang tanpa konteks tidak otomatis berarti suap.
Itu penting ditegaskan agar pemberitaan tidak berubah menjadi vonis sebelum perkara diperiksa di pengadilan.
Chat menjadi penting karena KUHAP sudah berubah
Ada perkembangan menarik dalam hukum acara pidana Indonesia.
KUHAP baru secara eksplisit mengakui bukti elektronik sebagai salah satu kategori alat bukti. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa KUHAP baru telah beralih dari sistem alat bukti yang tertutup menjadi sistem yang lebih terbuka dengan delapan kategori alat bukti. JDIH Mahkamah Agung RI
Artinya, dalam perkara modern seperti dugaan korupsi yang melibatkan transfer uang, komunikasi digital, rekening, dokumen elektronik dan perangkat komunikasi, digital evidence semakin penting dalam membangun konstruksi perkara.
Namun, teknologi tidak menghapus prinsip pembuktian.
Chat tetap harus diuji:
autentik atau tidak,
utuh atau telah dimodifikasi,
siapa yang mengirim,
siapa penerima,
konteks komunikasinya apa,
dan bagaimana cara penyidik memperoleh data tersebut.
KUHAP baru bahkan secara tegas menyatakan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Peraturan.Info
Lalu apa posisi temuan KPK dalam kasus HGB?
Dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 dan kemudian menetapkan delapan tersangka.
Pada 17 September, KPK menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan ATR/BPN. Pada 18 September, penyidik melanjutkan penggeledahan ke kantor PT Summarecon Agung Tbk dan rumah Lampri.
Dari rumah Lampri, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disebut berkaitan dengan petunjuk dugaan aliran uang. KPK menyatakan barang tersebut masih dianalisis untuk mendalami peran tersangka dan konstruksi perkara. ANTARA News
Pada penggeledahan kantor Summarecon, penyidik juga menyita dokumen terkait SHGB, dokumen keuangan serta barang bukti elektronik terkait perkara tersebut. tirto.id
Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa temuan tersebut dengan sendirinya telah membuktikan seluruh konstruksi suap.
Tahap penyidikan masih diperlukan untuk menghubungkan setiap bukti tersebut.
Bagaimana dengan penetapan tersangka?
Ini juga perlu dibedakan.
Standar pembuktian untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak sama dengan standar pembuktian untuk menyatakan seseorang bersalah di persidangan.
UU 20/2025 mensyaratkan penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti. hukumonline.com
Jadi ketika KPK menyatakan seseorang sebagai tersangka, hal tersebut berarti penyidik menyatakan telah memiliki dasar pembuktian yang diperlukan pada tahap penyidikan.
Tetapi status tersangka tetap berbeda dengan terpidana.
Kebenaran materiil akhirnya diuji dalam proses peradilan.
Jangan salah memahami istilah “bukti”
Dalam pemberitaan hukum, ada setidaknya tiga istilah yang sering tercampur:
1. Barang yang disita
Barang yang ditemukan dan kemudian disita penyidik.
2. Alat bukti
Sesuatu yang memenuhi kategori dan persyaratan pembuktian berdasarkan hukum acara pidana.
3. Fakta yang telah terbukti di persidangan
Fakta yang telah dinilai oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara.
Ketiganya bukan sinonim.
Karena itu, kalimat:
“KPK menemukan chat aliran uang”
berbeda secara hukum dengan:
“KPK telah membuktikan terjadi suap.”
Yang pertama merupakan temuan dalam penyidikan.
Yang kedua merupakan kesimpulan pembuktian yang belum dapat ditarik hanya dari satu temuan.
Apa yang menarik dari kasus ini?
Kasus ATR/BPN ini menunjukkan satu hal penting dalam penegakan hukum modern:
aliran uang tidak lagi hanya dilacak melalui uang tunai atau rekening bank.
Penyidik juga dapat mengurai hubungan antaraktor melalui:
- chat;
- email;
- dokumen elektronik;
- metadata;
- transaksi keuangan;
- perangkat komunikasi;
- dokumen perusahaan;
- serta hubungan antara tindakan administratif dengan komunikasi para pihak.
Karena itu, digital forensic dan financial tracing semakin menjadi bagian penting dalam perkara korupsi.
Tetapi semakin canggih alat buktinya, semakin penting pula chain of custody, autentikasi, legal acquisition, dan contextual integrity.
Kesimpulan
Apakah petunjuk aliran uang sudah cukup membuktikan suap?
Belum otomatis.
Temuan dokumen atau chat mengenai dugaan aliran uang dapat menjadi bagian penting dari konstruksi pembuktian. Namun penyidik tetap perlu menghubungkannya dengan pihak-pihak yang terlibat, transaksi yang dimaksud, tujuan pemberian, tindakan yang berkaitan dengan jabatan, serta alat bukti lainnya.
Dalam konteks KUHAP baru, bukti elektronik memiliki posisi yang semakin jelas sebagai alat bukti. Namun keabsahan, autentikasi dan cara memperolehnya tetap harus diuji. Peraturan.Info
Dengan demikian, “menemukan aliran uang” adalah perkembangan penting dalam penyidikan, tetapi belum identik dengan “membuktikan suap”.
Dan justru di situlah menariknya hukum acara pidana: bukan siapa yang paling cepat membuat kesimpulan, tetapi siapa yang mampu membuktikan konstruksi perkaranya secara sah dan meyakinkan.
Catatan Redaksi
Artikel ini membahas perkembangan penyidikan berdasarkan informasi yang tersedia pada 19 September 2026. Status “tersangka” dan dugaan tindak pidana dalam artikel ini tidak dimaknai sebagai putusan bersalah. Penilaian akhir mengenai kesalahan terdakwa berada pada proses peradilan.