JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkap hasil analisis yang mengidentifikasi 52 perusahaan atau entitas usaha di Indonesia yang dikaitkan dengan kelompok bisnis Malaysia dan Singapura dalam pemetaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Temuan tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) pada 23 September 2026 di Jakarta. Berdasarkan pemberitaan mengenai paparan WALHI, angka tersebut terdiri atas sekitar 26 perusahaan yang disebut berafiliasi dengan Malaysia dan 26 entitas yang dikaitkan dengan Singapura.
Analisis itu menggabungkan pemetaan titik panas (hotspot) dengan penelusuran struktur kepemilikan grup usaha. WALHI juga menyampaikan temuan yang lebih luas, yakni 372 perusahaan di Indonesia yang terindikasi terkait karhutla berdasarkan analisis organisasinya. https://inpopedia.co.id/lingkungan-hidup/walhi-ungkap-52-korporasi-afiliasi-malaysia-dan-singapura-terindikasi-terlibat-karhutla-2026/
Namun, temuan tersebut perlu dibaca secara cermat. Identifikasi berdasarkan titik panas dan afiliasi kepemilikan merupakan indikasi awal untuk ditindaklanjuti, bukan putusan pengadilan yang membuktikan seluruh perusahaan melakukan pembakaran.
Apa dasar dugaan terhadap perusahaan?
Menurut paparan yang diberitakan, WALHI memetakan titik panas di wilayah konsesi yang dikaitkan dengan perusahaan, lalu menelusuri hubungan kepemilikan dengan kelompok usaha dari Malaysia dan Singapura.
Sejumlah grup bisnis, termasuk Sime Darby, Genting, dan Kepong, disebut dalam pemberitaan mengenai temuan tersebut. Penyebutan nama grup dalam suatu analisis tidak dengan sendirinya berarti setiap perusahaan dalam grup itu telah terbukti melakukan pelanggaran.
Untuk menentukan tanggung jawab hukum, diperlukan pemeriksaan yang lebih rinci: lokasi dan waktu kebakaran, batas konsesi, penyebab munculnya api, tindakan pencegahan yang telah dilakukan, serta bukti adanya kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Pemerintah telah menindaklanjuti sejumlah entitas
Secara terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada akhir September 2026 melaporkan tindak lanjut pengawasan terhadap 57 entitas perusahaan dengan area terbakar teridentifikasi seluas 34.636 hektare.
KLH menyebut hasil verifikasi lapangan akan ditindaklanjuti melalui instrumen penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga melaporkan adanya penyegelan terhadap entitas-entitas tersebut sebagai bagian dari pengawasan dan pengumpulan bukti.
Data KLH tersebut berasal dari proses pengawasan pemerintah dan tidak dapat langsung dianggap sebagai daftar yang sama dengan 52 entitas dalam analisis WALHI. Kedua angka itu memiliki konteks dan dasar pendataan yang perlu diperiksa secara terpisah. https://www.antaranews.com/berita/5763481/klh-tindak-lanjuti-57-perusahaan-terkait-karhutla-seluas-34636-ha
Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dapat dibuktikan?
Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan kebakaran di area konsesi tidak otomatis membuktikan bahwa pemegang konsesi merupakan pelaku tindak pidana. Akan tetapi, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur pelanggaran dan dasar pertanggungjawabannya terbukti melalui proses hukum.
Beberapa aspek yang perlu diperiksa antara lain:
- Penyebab kebakaran: apakah api muncul akibat tindakan sengaja, kelalaian, atau faktor lain.
- Kewajiban pemegang konsesi: apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pencegahan, pengendalian, dan penanganan kebakaran.
- Bukti lapangan: hasil pemeriksaan lokasi, data titik panas, kondisi lahan, keterangan saksi, dan bukti ilmiah lainnya.
- Hubungan dengan perusahaan: siapa yang mengendalikan kegiatan di lokasi serta apakah tindakan atau kelalaian tersebut dapat diatribusikan kepada badan usaha atau pengurusnya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar hukum penting dalam penanganan pelanggaran lingkungan, dengan memperhatikan perubahan peraturan dan ketentuan lain yang berlaku.
Penegakan hukum dapat mencakup sanksi administratif, gugatan perdata, maupun proses pidana apabila syarat masing-masing jalur terpenuhi. Penerapannya harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum, bukan semata-mata pada asal negara pemegang saham.
Apa artinya bagi masyarakat dan dunia usaha?
Bagi masyarakat yang terdampak asap dan kebakaran, persoalan utama adalah perlindungan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemulihan wilayah terdampak. Pemeriksaan terhadap konsesi yang terbakar juga penting untuk mencegah kejadian berulang.
Bagi perusahaan, temuan ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan lingkungan perlu ditunjukkan melalui pelaksanaan kewajiban nyata, dokumentasi pencegahan kebakaran, kesiapan sarana pemadaman, serta pengawasan terhadap kegiatan operasional dan kontraktor.
Pemerintah perlu menjelaskan hasil verifikasi secara transparan, termasuk membedakan perusahaan yang baru masuk dalam pemetaan awal, perusahaan yang sedang diperiksa, dan perusahaan yang telah terbukti melanggar berdasarkan keputusan atau putusan yang relevan.
Kesimpulan
WALHI mengidentifikasi 52 entitas yang dikaitkan dengan kelompok usaha Malaysia dan Singapura dalam analisis karhutla 2026. Temuan ini menjadi dasar penting untuk meminta penjelasan dan mendorong pemeriksaan lebih lanjut, tetapi bukan bukti bahwa seluruh entitas tersebut telah terbukti menjadi penyebab kebakaran.
Pertanggungjawaban korporasi harus ditentukan berdasarkan verifikasi lapangan, bukti, dan proses hukum yang berlaku. Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjut pemerintah tanpa mengaburkan perbedaan antara dugaan, pemeriksaan, dan pelanggaran yang telah terbukti.
Sumber:
- Pemberitaan mengenai paparan WALHI, 24 September 2026.
- ANTARA, laporan tindak lanjut KLH terhadap 57 entitas perusahaan, September 2026.
- WALHI, informasi mengenai pelaporan dan pemetaan indikasi karhutla.