JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa 14 orang tersebut terdiri atas pejabat di lingkungan BNPB dan pihak swasta. Mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Informasi tersebut disampaikan KPK kepada wartawan pada Selasa malam dan diberitakan ANTARA pada hari yang sama. Hingga perkembangan berita pada Rabu, 14 Oktober 2026, perkara tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
KPK Dalami Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa
KPK menyebut operasi tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanganan kebencanaan.
Juru Bicara KPK menyatakan bahwa rincian mengenai pengadaan yang sedang diselidiki, termasuk penggunaannya untuk penanganan bencana tertentu, akan dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan resmi.
Dengan demikian, hingga informasi yang dirujuk dalam pemberitaan ini, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa dugaan perkara tersebut berkaitan dengan satu jenis bencana tertentu. Hubungan antara pengadaan, penggunaan dana, dan pihak-pihak yang diduga terlibat masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
Empat Belas Orang Menjalani Pemeriksaan
Menurut keterangan KPK yang diberitakan ANTARA pada 13 Oktober 2026, pihak yang diamankan berjumlah 14 orang. Selain Sekretaris Utama BNPB Rustian, mereka terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB dan pihak swasta.
KPK menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peristiwa tersebut. Pada Selasa malam, KPK juga menjadwalkan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan guna menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Penting dicatat: diamankan dalam OTT tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Status hukum setiap orang harus merujuk pada pengumuman resmi KPK dan perkembangan proses hukum berikutnya.
BNPB Menyatakan Pelayanan Tetap Berjalan
Di tengah pemberitaan OTT tersebut, BNPB menyatakan bahwa kegiatan pelayanan publik dan operasional lembaga tetap berjalan normal.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena belum mengetahui secara terperinci informasi yang beredar.
Ia juga menyatakan bahwa pada pagi hingga siang hari tidak terjadi OTT di kantor BNPB dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa malam, ketika informasi mengenai operasi KPK mulai berkembang.
Pernyataan BNPB tersebut perlu dibaca sesuai konteks waktu penyampaiannya. KPK kemudian mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan lingkungan BNPB.
Mengapa Perkara Ini Penting?
Dugaan perkara ini menjadi perhatian karena KPK menyebut pengadaan barang dan jasa, termasuk yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk kebencanaan, sebagai salah satu aspek yang sedang didalami.
Penggunaan dana untuk penanganan bencana berkaitan dengan kebutuhan respons darurat dan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Karena itu, proses hukum perlu menjelaskan secara terang pengadaan yang diperiksa, mekanisme penggunaan dana, serta peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti.
Meski demikian, kepentingan publik atas transparansi tidak boleh mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Penetapan status hukum, uraian dugaan tindak pidana, serta identitas pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka harus mengikuti keterangan dan dokumen resmi penegak hukum.
Menunggu Keterangan Resmi Berikutnya
KPK menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diamankan dan perkembangan penanganan perkara. Rincian mengenai pengadaan yang diperiksa serta status hukum masing-masing pihak perlu menunggu pengumuman resmi tersebut.
RujukaHukum akan memperbarui pemberitaan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi dari KPK, BNPB, dan sumber resmi terkait.
Sumber utama: ANTARA News, 13–14 Oktober 2026.
Catatan redaksi: Berita ini merangkum informasi awal mengenai OTT dan dugaan perkara. Tidak ada kesimpulan mengenai kesalahan pidana pihak tertentu sebelum adanya proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.