MK Jadwalkan Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR dan Komnas Perempuan Akan Didengar
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengujian materiil terhadap Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin, 12 Oktober 2026.
Berdasarkan jadwal resmi MK, perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026 tersebut memasuki agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak terkait, yakni Komnas Perempuan. Sidang dijadwalkan berlangsung di Gedung MKRI 1, lantai 2.
Perkara ini diajukan oleh sejumlah pemohon yang mempersoalkan ketentuan dalam lampiran UU Cipta Kerja. Sidang tersebut menjadi bagian dari proses pengujian konstitusionalitas norma undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.
Sidang belum berarti putusan
Agenda mendengar keterangan DPR dan pihak terkait merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Tahapan ini tidak dengan sendirinya berarti MK telah menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.
Perkembangan perkara, substansi keterangan para pihak, serta tahapan berikutnya perlu dipantau melalui informasi dan dokumen resmi yang diterbitkan MK.
Mengapa perlu diperhatikan?
UU Cipta Kerja mencakup berbagai sektor pengaturan, termasuk ketenagakerjaan dan kegiatan usaha. Karena itu, perkembangan pengujian terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut penting diperhatikan oleh pekerja, pengusaha, praktisi hukum, dan masyarakat.
Namun, dampak hukum terhadap pekerja atau pelaku usaha tidak dapat disimpulkan hanya dari jadwal sidang. Penilaiannya perlu didasarkan pada norma yang dipersoalkan, argumentasi para pihak, serta putusan MK apabila telah diterbitkan.
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan pratinjau agenda sidang berdasarkan jadwal resmi, bukan laporan hasil persidangan. Artikel perlu diperbarui setelah keterangan para pihak dan perkembangan sidang hari ini terkonfirmasi.
Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia — Jadwal Sidang dan pelacakan perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026.