RUJUKA HUKUM – Revisi UU Hak Cipta dan AI: Apakah Konten Buatan Artificial Intelligence Bisa Dilindungi Hukum?
Penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan semakin umum di Indonesia. Masyarakat kini dapat membuat artikel, gambar, musik, video, desain, hingga materi pemasaran hanya dengan memberikan instruksi kepada aplikasi AI.
Namun, muncul pertanyaan penting: apakah konten yang dibuat menggunakan AI dilindungi hak cipta? Siapa pemilik karya yang dihasilkan AI? Apakah perusahaan boleh menggunakan artikel, foto, atau musik milik orang lain untuk melatih AI tanpa izin?
Pertanyaan tersebut semakin relevan setelah muncul pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pada November 2026, pembahasan revisi tersebut menjadi perhatian setelah Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan terhadap sejumlah usulan pengaturan, termasuk kompensasi penggunaan konten berita oleh platform digital dan ketentuan terkait AI.
Bagi kreator, jurnalis, pemilik media, perusahaan, dan pengguna AI, perkembangan ini penting untuk dipahami.
Namun, perlu ditegaskan sejak awal: revisi UU Hak Cipta tersebut masih dalam proses pembahasan. Usulan yang muncul dalam rancangan belum dapat dianggap sebagai ketentuan hukum yang sudah berlaku.
1. Mengapa UU Hak Cipta perlu direvisi karena perkembangan AI?
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk sebelum penggunaan AI generatif berkembang seperti sekarang.
Saat ini, AI dapat menghasilkan berbagai jenis konten, antara lain:
- Artikel dan tulisan pemasaran.
- Ilustrasi dan desain grafis.
- Foto dan gambar digital.
- Musik dan komposisi suara.
- Video dan animasi.
- Naskah, cerita, dan materi edukasi.
Masalah hukum muncul ketika AI menghasilkan karya berdasarkan pola dan materi yang dipelajari dari berbagai sumber, termasuk karya yang mungkin dilindungi hak cipta.
Contohnya, seorang fotografer mengunggah ribuan foto ke internet. Kemudian, sebuah perusahaan teknologi menggunakan kumpulan data yang mencakup foto-foto tersebut untuk melatih model AI.
Pertanyaannya, apakah penggunaan foto tersebut membutuhkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta?
Bagaimana jika AI kemudian menghasilkan gambar yang sangat mirip dengan foto aslinya?
Persoalan seperti inilah yang mendorong kebutuhan pengaturan lebih jelas mengenai hubungan antara hak cipta dan teknologi AI.
2. Apakah karya yang dibuat menggunakan AI dilindungi hak cipta di Indonesia?
Ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul dari kreator digital.
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
Sementara itu, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ciptaan merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Dari ketentuan tersebut, terdapat persoalan ketika suatu karya dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi.
UU Hak Cipta saat ini belum memberikan pengaturan khusus yang secara tegas menetapkan status pencipta untuk seluruh jenis keluaran AI generatif.
Karena itu, tidak tepat apabila setiap gambar, musik, atau artikel yang dihasilkan AI langsung dianggap otomatis memiliki perlindungan hak cipta atas nama pengguna aplikasi.
Sebaliknya, penggunaan AI sebagai alat bantu juga tidak otomatis menghilangkan kemungkinan perlindungan terhadap kontribusi kreatif manusia.
Misalnya, seseorang menggunakan AI untuk membuat ilustrasi, kemudian melakukan penyuntingan kreatif yang substansial, mengatur komposisi, menggambar ulang bagian tertentu, dan menghasilkan bentuk akhir yang memiliki kontribusi kreatif manusia.
Dalam situasi seperti ini, perlu dinilai bagian mana yang benar-benar merupakan hasil kreativitas manusia dan bagian mana yang hanya dihasilkan secara otomatis oleh AI.
Kesimpulannya: status perlindungan hak cipta atas karya berbantuan AI harus dilihat berdasarkan kontribusi kreatif manusia, karakter ciptaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apakah menggunakan foto atau musik orang lain untuk membuat AI bisa melanggar hak cipta?
Jawabannya: dapat berisiko melanggar hak cipta apabila penggunaan tersebut memenuhi unsur pelanggaran dan tidak memiliki dasar pengecualian yang sah.
Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan sesuai ketentuan.
Pasal tersebut juga mensyaratkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi tertentu.
Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika karya berhak cipta digunakan sebagai data pelatihan AI.
Misalnya:
- Perusahaan mengambil foto fotografer dari internet.
- Perusahaan mengumpulkan artikel media untuk membangun dataset AI.
- Platform menggunakan rekaman musik untuk melatih sistem pembuat musik.
- Pengembang AI mengambil ilustrasi digital milik kreator tanpa dasar penggunaan yang jelas.
Dalam setiap kasus, perlu diperiksa apakah terjadi penggandaan atau penggunaan hak ekonomi yang dilindungi, siapa pemegang haknya, tujuan penggunaan, dan apakah terdapat pengecualian berdasarkan undang-undang.
Tidak semua pengambilan data otomatis merupakan pelanggaran. Namun, fakta bahwa suatu karya tersedia secara terbuka di internet juga tidak berarti siapa pun bebas menggunakannya untuk semua kepentingan.
4. Mengapa Google, Meta, dan TikTok keberatan terhadap revisi UU Hak Cipta?
Pada 11 November 2026, Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan terhadap sejumlah usulan dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta di DPR.
Pokok keberatan mereka tidak sepenuhnya sama.
A. Google: keberatan terhadap kompensasi atas tautan berita
Google menyoroti usulan kewajiban platform digital membayar kompensasi kepada penerbit ketika menampilkan tautan atau konten berita.
Menurut Google, kewajiban tersebut berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap berita.
Google berpandangan bahwa tautan membantu pengguna menemukan informasi dan mengunjungi situs penerbit.
B. Meta: khawatir media kehilangan trafik pembaca
Meta menyampaikan kekhawatiran bahwa kewajiban pembayaran atas penayangan tautan berita dapat berdampak pada trafik pembaca, pendapatan iklan, dan langganan media.
Meta juga menekankan perbedaan antara mengarahkan pengguna ke artikel dengan mereproduksi atau menerbitkan ulang isi artikel tersebut.
C. TikTok: meminta pengaturan AI membedakan alat bantu dan pembuat konten
TikTok menyoroti ketentuan pengungkapan penggunaan AI.
Menurut perusahaan tersebut, kewajiban pengungkapan sebaiknya membedakan AI yang digunakan sebagai alat bantu dengan AI yang menghasilkan konten sepenuhnya.
TikTok juga meminta agar perlindungan hukum bagi platform atau yang dikenal sebagai safe harbour tetap dipertahankan.
Perlu dipahami, keberatan perusahaan teknologi tersebut merupakan posisi para pemangku kepentingan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Keberatan tersebut bukan keputusan hukum dan tidak otomatis menentukan isi akhir undang-undang.
5. Apakah media berhak mendapatkan kompensasi jika berita mereka digunakan platform digital?
Ini merupakan salah satu isu utama dalam revisi UU Hak Cipta.
Perusahaan media mengeluarkan biaya untuk menghasilkan berita, mulai dari membayar wartawan, fotografer, editor, tenaga produksi, hingga biaya operasional redaksi.
Namun, konten berita yang sudah dipublikasikan dapat ditemukan, ditampilkan, atau dimanfaatkan dalam ekosistem platform digital.
Dewan Pers mengawal usulan skema hibrida untuk melindungi hak ekonomi karya jurnalistik.
Skema tersebut mengusulkan dua jalur:
- Pembayaran lisensi atau royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
- Kerja sama langsung antarpihak melalui mekanisme business to business (B2B).
Dengan skema tersebut, perusahaan media diharapkan memiliki dasar yang lebih jelas untuk memperoleh nilai ekonomi atas pemanfaatan karya jurnalistiknya.
Namun, pembahasan masih perlu memperhatikan beberapa persoalan:
- Bagaimana menentukan nilai kompensasi?
- Apakah setiap penayangan tautan harus dibayar?
- Bagaimana membedakan tautan, cuplikan, dan reproduksi penuh berita?
- Siapa yang berhak menerima pembayaran?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perbedaan perhitungan?
Perlu dicatat bahwa skema hibrida tersebut merupakan usulan yang diperjuangkan Dewan Pers, bukan ketentuan final yang sudah berlaku.
6. Apakah kreator konten wajib memberi label jika menggunakan AI?
Ini juga menjadi isu penting dalam pembahasan revisi.
Misalnya, seorang kreator membuat video menggunakan AI untuk menghasilkan gambar, suara, atau karakter digital.
Apakah kreator wajib mencantumkan keterangan bahwa konten tersebut dibuat menggunakan AI?
Dalam pembahasan rancangan perubahan, muncul perdebatan mengenai kewajiban pengungkapan penggunaan AI.
Salah satu persoalannya adalah bagaimana membedakan:
- AI yang hanya membantu proses produksi.
- AI yang digunakan untuk mengubah atau menyempurnakan konten.
- AI yang menghasilkan sebagian besar isi konten.
- AI yang menghasilkan konten secara keseluruhan.
Pembedaan tersebut penting agar kewajiban pengungkapan tidak diterapkan secara tidak proporsional.
Sebagai contoh, penggunaan AI untuk memperbaiki pencahayaan foto tentu berbeda dengan penggunaan AI untuk menghasilkan seluruh foto yang menggambarkan suatu peristiwa seolah-olah benar-benar terjadi.
Untuk saat ini, masyarakat tidak boleh menganggap bahwa seluruh usulan kewajiban pengungkapan AI dalam rancangan revisi sudah menjadi kewajiban hukum umum.
Namun, untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman, kreator sebaiknya tetap memberikan keterangan yang jujur apabila konten sintetis berpotensi dianggap sebagai dokumentasi atau kejadian nyata.
7. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreator yang menggunakan AI?
Sambil menunggu kepastian regulasi, kreator dan pelaku usaha digital perlu mengambil langkah pencegahan.
Berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan.
Pertama, gunakan materi yang memiliki dasar penggunaan jelas.
Pastikan foto, musik, video, font, ilustrasi, dan materi lain yang dimasukkan ke dalam proses produksi AI memiliki lisensi atau dasar penggunaan yang sah.
Kedua, simpan bukti proses kreatif.
Simpan prompt, draf, file asli, hasil penyuntingan, riwayat revisi, dan dokumentasi kontribusi kreatif manusia.
Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana sebuah karya dihasilkan dan bagian mana yang merupakan hasil kreativitas manusia.
Ketiga, periksa ketentuan penggunaan aplikasi AI.
Baca ketentuan layanan mengenai hak penggunaan hasil keluaran, lisensi, kerahasiaan data, serta penggunaan materi yang diunggah pengguna untuk pengembangan model.
Jangan berasumsi bahwa berlangganan aplikasi otomatis memberikan kepemilikan hak cipta penuh atas seluruh hasil keluaran.
Keempat, jangan meniru karya orang lain secara sengaja.
Menggunakan prompt yang meminta AI menyalin persis karakter, ilustrasi, foto, atau musik tertentu dapat menimbulkan risiko hukum, khususnya apabila hasilnya melanggar hak yang dilindungi.
Kelima, berikan atribusi apabila memang diwajibkan.
Jika lisensi materi mensyaratkan pencantuman nama pencipta atau sumber, penuhi persyaratan tersebut.
Keenam, hindari mengunggah dokumen rahasia perusahaan ke aplikasi AI tanpa izin.
Materi seperti kontrak, data pelanggan, strategi bisnis, dan dokumen internal dapat mengandung informasi rahasia atau data pribadi.
8. Apa yang perlu dilakukan perusahaan yang menggunakan AI untuk bisnis?
Perusahaan yang menggunakan AI untuk pemasaran, desain produk, produksi video, dan komunikasi publik sebaiknya mulai menyusun kebijakan internal.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Kebijakan penggunaan AI: tentukan aplikasi dan aktivitas AI yang diperbolehkan.
- Pemeriksaan hak cipta: pastikan materi yang digunakan tidak melanggar hak pihak lain.
- Perlindungan data: hindari memasukkan data pribadi atau informasi rahasia tanpa dasar dan pengamanan yang memadai.
- Pengendalian hasil AI: lakukan pemeriksaan manusia sebelum konten dipublikasikan.
- Dokumentasi: simpan bukti lisensi, sumber materi, dan riwayat produksi.
- Penggunaan merek: hindari penggunaan logo, merek, dan identitas pihak lain tanpa kewenangan.
Bagi perusahaan yang memproduksi konten dalam jumlah besar, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari sistem legal compliance dan manajemen risiko kekayaan intelektual.
9. Apakah revisi UU Hak Cipta sudah berlaku?
Belum.
Perlu dibedakan antara undang-undang yang sudah berlaku dan rancangan perubahan yang masih dibahas.
Hingga 17 November 2026, perkembangan yang menjadi perhatian adalah pembahasan revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penyampaian masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Artinya, masyarakat tetap harus merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2014 beserta peraturan lain yang berlaku selama belum ada undang-undang perubahan yang diundangkan.
Beberapa ketentuan yang relevan saat ini antara lain:
- UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
- Peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi apabila penggunaan AI melibatkan data pribadi.
Karena itu, jangan menyebarkan informasi bahwa Google, Meta, TikTok, atau perusahaan AI sudah diwajibkan membayar royalti berdasarkan revisi tersebut. Statusnya masih berupa pembahasan usulan.
10. Kesimpulan: AI boleh digunakan, tetapi hak cipta orang lain tetap harus dihormati
Perkembangan AI memberikan peluang besar bagi masyarakat, kreator, dan perusahaan untuk menghasilkan karya dengan lebih cepat dan efisien.
Namun, kemudahan teknologi tidak berarti seluruh materi yang tersedia di internet bebas digunakan tanpa memperhatikan hak cipta.
Revisi UU Hak Cipta menjadi penting karena hukum perlu memberikan kepastian mengenai penggunaan karya manusia untuk pelatihan AI, status keluaran AI, perlindungan karya jurnalistik, dan tanggung jawab platform digital.
Bagi kreator, jangan hanya fokus pada kemampuan menghasilkan konten menggunakan AI. Pahami pula lisensi, kepemilikan hak, dan risiko penggunaan materi milik orang lain.
Bagi perusahaan teknologi, kepastian hukum juga diperlukan agar inovasi tetap berkembang tanpa mengabaikan hak pencipta.
Pesan RujukaHukum: Teknologi boleh berkembang, tetapi hak pencipta tidak boleh diabaikan. Gunakan AI secara bertanggung jawab, hormati karya orang lain, dan pastikan setiap konten yang dipublikasikan memiliki dasar penggunaan yang jelas.
Dasar hukum dan sumber resmi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/281826/perpres-no-32-tahun-2024 - Dewan Pers – Pengawasan dan pengawalan skema hak ekonomi karya jurnalistik dalam revisi UU Hak Cipta.
https://www.antaranews.com/berita/5837539/dewan-pers-kawal-skema-hibrid-karya-jurnalistik-dalam-ruu-hak-cipta - Reuters – Meta, TikTok join Google to push back on Indonesia’s planned AI copyright law revisions, 11 November 2026.
https://www.reuters.com/legal/litigation/meta-tiktok-join-google-push-back-indonesias-planned-ai-copyright-law-revisions-2026-11-11/ - Katadata – TikTok, Induk Instagram, Google Tolak Wacana Atur AI di RUU Hak Cipta, 12 November 2026.
https://katadata.co.id/digital/teknologi/6af51779534b7/tiktok-induk-instagram-google-tolak-wacana-atur-ai-di-ruu-hak-cipta
Disclaimer: Artikel ini merupakan edukasi hukum umum berdasarkan regulasi yang berlaku dan perkembangan pembahasan per 17 November 2026. Rancangan undang-undang dapat berubah selama proses legislasi. Untuk menilai pelanggaran hak cipta dalam kasus konkret, perlu diperiksa jenis ciptaan, pemegang hak, bentuk penggunaan, lisensi, serta bukti yang tersedia.
RujukaHukum.id — Hukum Dibaca. Hukum Dipahami.

