Lewati ke konten
Hukum Dibaca. Hukum Dipahami. Untuk Masyarakat Indonesia.
Simpan 0

UU Ketenagakerjaan 2026: 7 Perubahan Penting bagi Pekerja

Infografis UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan perubahan hak pekerja serta kewajiban perusahaan

RUJUKA HUKUM – UU Ketenagakerjaan Terbaru 2026: Hak Pekerja dan Kewajiban Perusahaan yang Wajib Dipahami

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran undang-undang ini menjadi perkembangan penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia karena mengatur kembali berbagai aspek hubungan kerja yang sebelumnya tersebar dalam beberapa peraturan.

Bagi pekerja, perubahan ini penting karena menyangkut hak atas pekerjaan, perjanjian kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagi perusahaan, undang-undang ini juga perlu diperhatikan karena sejumlah ketentuan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sumber daya manusia (HR), penyusunan kontrak kerja, kebijakan perusahaan, dan kepatuhan ketenagakerjaan.

Lalu, apa saja hal penting yang perlu diketahui masyarakat?

1. Apa itu UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan?

UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah undang-undang yang mengatur pelindungan ketenagakerjaan, mulai dari sebelum seseorang memasuki dunia kerja, selama menjalankan pekerjaan, hingga setelah hubungan kerja berakhir.

Undang-undang ini dibentuk untuk menata ulang dan menyelaraskan pengaturan ketenagakerjaan, termasuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, pengaturan ketenagakerjaan tersebar dalam:

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan mencabut sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 311.

Dengan demikian, masyarakat perlu mulai merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 ketika mempelajari ketentuan ketenagakerjaan yang telah diatur kembali di dalamnya.

2. Perusahaan dilarang menahan ijazah pekerja sebagai jaminan

Salah satu ketentuan yang penting bagi pencari kerja dan pekerja adalah larangan perusahaan mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan hubungan kerja.

Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 menyatakan bahwa pemberi kerja dilarang:

  • Mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
  • Menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.

Namun, terdapat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *